Diskusi Terbuka Kearifan Demokrasi dan Kearifan Budaya

*Diskusi Terbuka Kearifan Demokrasi dan Kearifan Budaya
Demokrasi tak Bisa Jalan tanpa Tradisi yang Kuat

Pelaksanaan pemilukada yang berakhir dengan ricuh di beberapa daerah di Sulsel baru-baru ini tak terlepas dari lemahnya tradisi masyarakat. Padahal demokrasi hanya bisa berjalan jika tradisi masyarakatnya kuat.

Laporan: Angriani S. Ugart

Tradisi bukan berarti tradisional tapi bagaimana mentranformasikan nilai-nilai budaya daerah dengan pikiran yang rasional untuk berdemokrasi. Setidaknya inilah yang mengemuka dalam Diskusi Terbuka dalam rangka HUT ke-37 KNPI bertema Kearifan Demokrasi dan Kearifan Budaya; Refleksi Dinamika Pemilukada terhadap Nilai Budaya Lokal Sulsel, di redaksi Harian Fajar, Selasa 6 Juli.

Diskusi yang disiarkan langsung Radio Fajar FM tersebut menghadirkan pembicara pakar seperti ; budayawan Alwi Rachman, politisi Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri serta Ketua KNPI Ilham Syah Azikin. Bertindak sebagai moderator, Redaktur Politik Faharuddin Palapa.

Budayawan Alwi Rachman mengatakan demokrasi hanya bisa dilaksanakan pada kaum yang tradisinya kuat. "Tradisi itu tatanan dan menurunkan ego seseorang tapi tradisi kita hancur dan dipakai berkonflik. Seandainya ethos of warrior ditransformasi jadi etos kerja maka kita akan jadi hebat. Perlu tranformasi sosial untuk tidak memperlakukan rakyat sebagai voteer atau pemilih saja tapi sebagai konstituen," tandas dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.

Konstituen, beber Alwi, adalah sekelompok individu yang mengikatkan diri pada hukum, menempuh cara damai dan bukan kekerasaan serta ikut berpartisipasi memantau penyelenggara pemilu.

"Meski masyarakat kita masih berbudaya tapi cara berpikirnya masih mesias atau ratu adil, status sosialnya masih patriarki dan ikatannya emosional, bukan rasional,"tandasnya di hadapan peserta yang memenuhi studio mini redaksi Harian Fajar.

Masalah lain yang memicu kisruh dalam setiap pemilukada di Indonesia adalah faktor leadership. Menurut Alwi, belum ada transformasi ethos of warrior atau ethos rewa menjadi etos kerja yang baik.Padahal, banyak nilai-nilai seperti kejujuran, kebersamaan, keberanian dan kebebasan yang bisa diterapkan dalam kepemimpinan.

"Kita masih berada pada ingatan kolektif seorang pemimpin. Kita menegakkan demokrasi tanpa budaya politik karena Jakartadisasi. Aturan dan leading style diatur di Jakarta, sehingga kita tak punya ruang untuk itu. Selain itu wilayah KTI dan tengah penuh luka,banyak masalah jika dipetakan. Saya berharap KPU lebih membuka panggung politik untuk rakyat, tidak hanya memfasilitasi elit yang bertarung," ujar Alwi.

Kader KNPI yang kini berdiri di bawah naungan Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri mengatakan, dalam pelaksanaan pemilukada harus tahu posisi moral dan kearifan lokal dan keduanya harus seiring.

Masyarakat kita, lanjut legislator di DPRD Sulsel ini, masih memiliki cara pandang belum rasional. "Masyarakat sebenarnya tidak melihat ke program (calon kepala daerah, red) tapi pada faktor psikologis.Kalau baik,murah senyum, dan akrab, ya seperti itu.Pilkada itu adalah game, sebuah proses menuju transformasi," tandasnya.

Lain lagi dengan pandangan Ketua KNPI Sulsel llham Syah Azikin. "Telah terjadi pergeseran nilai. Soppeng dan Toraja bergejolak.
Apa yang layak dipertahankan. Yang jadi pertanyaan, sadarkah bahwa kita tergenosida oleh sistem yang dipaksakan di masyarakat kita. Apa yang salah dengan sistem ini? Kita salah terima atau hanya terpaksa melaksanakan sistem demokrasi ini?" tanyanya.

Pendapat dan pandangan yang dilontarkan tiga pembicara tersebut tampaknya memicu peserta untuk bertanya. Dua sesi pertanyaan yang dibuka moderator ditanggapi dari studio redaksi maupun pendengar Fajar FM. Ada yang mempertanyakan perlu tidaknya Indonesia kembali ke sistem pemilihan parlementer atau tetap demokrasi langsung seperti yang ditanyakan oleh Ilsam.

Menurut Ilham Azikin, sebenarnya bisa saja kembali ke sistem demokrasi lama karena itubukan lah hal tabu. Tapi pertanyaannya apa saja yang perlu dibenahi dengan sistem yang diterapkan saat ini agar tidak terjadi kekerasan di masyarakat.

Budayawan Alwi Rachman menyadarkan bahwa mayarakat kita adalah masyarakat transisi dari rezim sebelumnya ke rezim berikutnya dan terluka pula. Selama 12 tahun reformasi, ungkapnya, seperti ada tanda-tanda cultural bleeding atau pendarahan kebudayaan dengan adanya konflik etnik meski tak sampai ke genosida (penghancuran kaum).

"Jepang dan Korea bisa maju karena tradisinya yang kuat, berkarakter. Etos kita banyak. Lempu (lurus/jujur), getteng (teguh pendirian), dan warani (berani) tapi etos kita tak terinstalasi ke institusi pendidikan. Etos orang rewa tidak dimanfaatkan. Kita kehilangan keistimewaan dalam budaya kita sendiri. Demokrasi tidak bisa jalan tanpa tradisi yang kuat," tandasnya.

Alwi juga menilai bawa kekuasaan itu sifatnya musiman, lima tahunan. Dan, demokrasi kata dia, hanya bisa diusung oleh pribadi yang mampu memahami rasa sakit dan memiliki kemaafan. "Pemimpin kita sulit karena tidak memiliki kemaafan, yang ada menghabisi dan balas dendam. Tak ada jalan pendek untuk budaya politik tapi jalan pendek ada untuk merebut kekuasaan," tandasnya.

Diakhir diskusi, Ketua KNPI Ilham Azikin mengajak agar masyarakat dan elit politik menjaga tatanan sistem dan nilai budaya kearifan lokal untuk kemudian menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Dia juga menegaskan bahwa KNPI tetap melakukan kerja-kerja politik di tingkat individual tapi di level kelembagaan, katanya, KNPI tak ada ruang untuk memback up salah satu parpol atau calon. (**)