* Guru Besar Bidang Sosiologi Gender Fisip Unhas, Prof Dr Maria E Pandu, MA
Membangun Kesetaraan Gender Dimulai Dari Keluarga
Ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap kelompok perempuan di dunia mencuat ke permukaan masyarakat setelah terjadinya perang dunia kedua. Kerusakan dan kehancuran fisik akibat perang ditanggulangi gerakan modernisasi. Tapi pembangunan yang kala itu lebih menitikberatkan pada pembangunan tidak memberikan hasil merata, ada ketimpangan kondisi antara kelompok laki-laki dan perempuan.
Bagaimana kondisinya kini? Adakah rekayasa sosial untuk menggapai kesetaraan itu? Berikut wawancara Angriani S. Ugart dengan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Gender Fisip Unhas, Prof Marie A Pandu, yang baru dikukuhkan, Selasa, 27 Juli:
*Menurut Anda kondisi seperti apa yang bisa dikatakan kesetaraan dan keadilan gender?
Hal ini terkait kesempatan, misalnya di tempat kerja . Ada kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kedudukan. MIsalnya kalau laki-laki bisa jadi kepala biro, kenapa perempuantidak. Untuk menjadi kepala biro ada ukuran atau indikator tertentu.
Tapi kalau perempuan sudah masuk ke sebuah lembaga formal, pasti bisa dikatakan dia mampu. Tapi kenyataannya selalu ada faktor eksternal yang dijadikan suatu kendala.
Misalnya, perempuan ini sudah berkeluarga, udah punya anak. Sehingga kalau dia atau perempuan itu diberi kesempatan jadi kepala biro dianggap bisa menghambat. Ada perasaan-perasaan yang tidak rasional yang dikemukakan oleh kalangan tertentu, laki-laki maupun perempuan. Jangan salah perempuan juga bisa berpandangan seperti itu. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang wajar. Secara teoritis hal itu wajar orang mengemukakan seperti itu karena ada pikiran rasional dan irasional yang melingkupi manusia. Justru ituyang harus dikendalkan.
Jadi, keseteraan gender itu adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia,agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
Sedangkan keadilan gender adalah suatu keyakinan tentang kepercayaan bahwa setiap individu khususnya perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berbuat yang terbaik berdasarkan kemampuan- kemampuan potensial yang ada pada diri mereka.
* Bagaimana dengan nilai budaya yang sepertinya begitu kental memengaruhi pandangan gender ini?
Memang ada nilai budaya yang ditanamkan ke kita dari masa lampau, ada outleader yang membedakan peran laki -laki dan perempuan dan diturunkan ke generasi ke generasi dan lalu melekat ke pemikiran orang-orang. Ini merupakan suatu nilai budaya atau sosial mungkin. Yang kalau mau menghapuskan itu emang sukar. memeluerkan waktu, tak bisa singkat, nah itu yang harus diperjuangkan.
perlu rekayasan sosial untuk itu.
* Rekayasa sosial seperti apa yang Anda maksudkan?
Rekayasa sosial adalah menyusun suatu rekontruksi sosial denganbmempergujakan ukuran rasional tadi. Rekayasa sosialkan adalah sebenarnya social engineering. Itu harus disusun berdasarkan aturan main yang wajar. Setiap orang punya hak yang sama, lalu landasan apa, kalau soal hak azasi manusia, landasarnya apa, kalau soal hukum, landasan formalnya apa?
Penyusunan rasional dari pembagian peran, dari apa saja, yang menitik bermakna HAM, punya kesempatan yang sama antara pria dan wanita. Kalau mampu kenapa tidak diberikan. Oleh sebab itu, pendidikan itu sangat penting baik laki dan perempuan agar dia dapat berkompetisi.
Perlakukan pembedaan dalam memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan formal bagi laki-laki dan perempuan berlangsung sejak masa lalu dan kemungkinan pada saat ini masih ada sekelompok masyarakat yang masih memberlakukannya.
Rekayasa sosial inikan sudah ada yakni PUG alias Pengarusutamaan Gender yang disepakati secara internasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
* Di Sulsel sendiri bagaimana ?
Sama saja dengan daerah lain, sudah dilaksanakan dengan baik .Gender itu kan prose sosial dari nilai budaya. dan tidak mudah menghapus nilai budaya begitu saja, justru itu bisa jadi modal sosial pembangunan masyarakatnya
.
Kalau dalam pemerintahan, 60 persen sudah tercapai kesetaraan misalnya, gaji yang sama dan lainnya. Tapi memang ada hal tertentu ketika menaruh perempuan pada posisi-posisi penting selalu menjadi perdebatan, apakah dia cocok apakah dia bagaimana?
*Jadi harusnya bagaimana?
Sekarang ke depan kita harus melihat bagaimana kita mengurangi kendala itu agar kaum perempuan tidak selalu meminta sebangun atau sama dengan laki-laki. Tapi kalau ada hak-hak yang bisa dipenuhi kenapa tidak dipenuhi?
Itu masalahnya. Jadi bukan kita menuntut mau sebangun dengan laki-laki itu tidak mungkinlah. Tapi paling tidak, dalam aspek-aspk sosial, kalau dalam hal yang tidak bisa disetarakan perempuan juga dapatkan keadilan, kenapa tidak? itu masalahnya. Ini harus direkayasa sosial. Bukan rekayasa politik seperti yang dilakukan orang-orang politik. Kita tak boleh gegabah karena dampaknya pada manusia.
Bagi masyarakat marjinal mereka tidak mengerti, sehingga masalah gender ini harus menggunakan bahasa rakyat. Mereka tidak mau melakukan tapi bahasa yang tidak sesuai. Pemerintah dan semua anggota masyarakat harus mengerti ini. Semua kesempatan harus terbuka bagi siapapun yang mampu, tanpa membedakan dia laki-laki atau perempuan.
Soalkemampuan, perempuan harus meningkatkan dirinya. Banyak LSM yang bisa membantu.
* Lantas, darimana sebaiknya memulai untuk mencapai kesetaraan gender?
MULAILAH DARI KELUARGA dengan tidak membedakan anak perempuan dan laki-laki dalam mencapai kebutuhan mereka. Dalam hal baju, mainnya gimana, ada larangan anak perempuan tak bisa naik sepeda atau manjat bebas, laki-laki boleh. Ini sudah tak bisa lagi. Pendidikan juga begitu.
Konsekuenlah dengan PUG dalam segala bidang. Untuk masyarakat awam, sederhanakanlah bahasanya. (email: sakarimba@yahoo.com)
Kamis, 05 Agustus 2010
Diskusi Terbuka Kearifan Demokrasi dan Kearifan Budaya
*Diskusi Terbuka Kearifan Demokrasi dan Kearifan Budaya
Demokrasi tak Bisa Jalan tanpa Tradisi yang Kuat
Pelaksanaan pemilukada yang berakhir dengan ricuh di beberapa daerah di Sulsel baru-baru ini tak terlepas dari lemahnya tradisi masyarakat. Padahal demokrasi hanya bisa berjalan jika tradisi masyarakatnya kuat.
Laporan: Angriani S. Ugart
Tradisi bukan berarti tradisional tapi bagaimana mentranformasikan nilai-nilai budaya daerah dengan pikiran yang rasional untuk berdemokrasi. Setidaknya inilah yang mengemuka dalam Diskusi Terbuka dalam rangka HUT ke-37 KNPI bertema Kearifan Demokrasi dan Kearifan Budaya; Refleksi Dinamika Pemilukada terhadap Nilai Budaya Lokal Sulsel, di redaksi Harian Fajar, Selasa 6 Juli.
Diskusi yang disiarkan langsung Radio Fajar FM tersebut menghadirkan pembicara pakar seperti ; budayawan Alwi Rachman, politisi Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri serta Ketua KNPI Ilham Syah Azikin. Bertindak sebagai moderator, Redaktur Politik Faharuddin Palapa.
Budayawan Alwi Rachman mengatakan demokrasi hanya bisa dilaksanakan pada kaum yang tradisinya kuat. "Tradisi itu tatanan dan menurunkan ego seseorang tapi tradisi kita hancur dan dipakai berkonflik. Seandainya ethos of warrior ditransformasi jadi etos kerja maka kita akan jadi hebat. Perlu tranformasi sosial untuk tidak memperlakukan rakyat sebagai voteer atau pemilih saja tapi sebagai konstituen," tandas dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.
Konstituen, beber Alwi, adalah sekelompok individu yang mengikatkan diri pada hukum, menempuh cara damai dan bukan kekerasaan serta ikut berpartisipasi memantau penyelenggara pemilu.
"Meski masyarakat kita masih berbudaya tapi cara berpikirnya masih mesias atau ratu adil, status sosialnya masih patriarki dan ikatannya emosional, bukan rasional,"tandasnya di hadapan peserta yang memenuhi studio mini redaksi Harian Fajar.
Masalah lain yang memicu kisruh dalam setiap pemilukada di Indonesia adalah faktor leadership. Menurut Alwi, belum ada transformasi ethos of warrior atau ethos rewa menjadi etos kerja yang baik.Padahal, banyak nilai-nilai seperti kejujuran, kebersamaan, keberanian dan kebebasan yang bisa diterapkan dalam kepemimpinan.
"Kita masih berada pada ingatan kolektif seorang pemimpin. Kita menegakkan demokrasi tanpa budaya politik karena Jakartadisasi. Aturan dan leading style diatur di Jakarta, sehingga kita tak punya ruang untuk itu. Selain itu wilayah KTI dan tengah penuh luka,banyak masalah jika dipetakan. Saya berharap KPU lebih membuka panggung politik untuk rakyat, tidak hanya memfasilitasi elit yang bertarung," ujar Alwi.
Kader KNPI yang kini berdiri di bawah naungan Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri mengatakan, dalam pelaksanaan pemilukada harus tahu posisi moral dan kearifan lokal dan keduanya harus seiring.
Masyarakat kita, lanjut legislator di DPRD Sulsel ini, masih memiliki cara pandang belum rasional. "Masyarakat sebenarnya tidak melihat ke program (calon kepala daerah, red) tapi pada faktor psikologis.Kalau baik,murah senyum, dan akrab, ya seperti itu.Pilkada itu adalah game, sebuah proses menuju transformasi," tandasnya.
Lain lagi dengan pandangan Ketua KNPI Sulsel llham Syah Azikin. "Telah terjadi pergeseran nilai. Soppeng dan Toraja bergejolak.
Apa yang layak dipertahankan. Yang jadi pertanyaan, sadarkah bahwa kita tergenosida oleh sistem yang dipaksakan di masyarakat kita. Apa yang salah dengan sistem ini? Kita salah terima atau hanya terpaksa melaksanakan sistem demokrasi ini?" tanyanya.
Pendapat dan pandangan yang dilontarkan tiga pembicara tersebut tampaknya memicu peserta untuk bertanya. Dua sesi pertanyaan yang dibuka moderator ditanggapi dari studio redaksi maupun pendengar Fajar FM. Ada yang mempertanyakan perlu tidaknya Indonesia kembali ke sistem pemilihan parlementer atau tetap demokrasi langsung seperti yang ditanyakan oleh Ilsam.
Menurut Ilham Azikin, sebenarnya bisa saja kembali ke sistem demokrasi lama karena itubukan lah hal tabu. Tapi pertanyaannya apa saja yang perlu dibenahi dengan sistem yang diterapkan saat ini agar tidak terjadi kekerasan di masyarakat.
Budayawan Alwi Rachman menyadarkan bahwa mayarakat kita adalah masyarakat transisi dari rezim sebelumnya ke rezim berikutnya dan terluka pula. Selama 12 tahun reformasi, ungkapnya, seperti ada tanda-tanda cultural bleeding atau pendarahan kebudayaan dengan adanya konflik etnik meski tak sampai ke genosida (penghancuran kaum).
"Jepang dan Korea bisa maju karena tradisinya yang kuat, berkarakter. Etos kita banyak. Lempu (lurus/jujur), getteng (teguh pendirian), dan warani (berani) tapi etos kita tak terinstalasi ke institusi pendidikan. Etos orang rewa tidak dimanfaatkan. Kita kehilangan keistimewaan dalam budaya kita sendiri. Demokrasi tidak bisa jalan tanpa tradisi yang kuat," tandasnya.
Alwi juga menilai bawa kekuasaan itu sifatnya musiman, lima tahunan. Dan, demokrasi kata dia, hanya bisa diusung oleh pribadi yang mampu memahami rasa sakit dan memiliki kemaafan. "Pemimpin kita sulit karena tidak memiliki kemaafan, yang ada menghabisi dan balas dendam. Tak ada jalan pendek untuk budaya politik tapi jalan pendek ada untuk merebut kekuasaan," tandasnya.
Diakhir diskusi, Ketua KNPI Ilham Azikin mengajak agar masyarakat dan elit politik menjaga tatanan sistem dan nilai budaya kearifan lokal untuk kemudian menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Dia juga menegaskan bahwa KNPI tetap melakukan kerja-kerja politik di tingkat individual tapi di level kelembagaan, katanya, KNPI tak ada ruang untuk memback up salah satu parpol atau calon. (**)
Demokrasi tak Bisa Jalan tanpa Tradisi yang Kuat
Pelaksanaan pemilukada yang berakhir dengan ricuh di beberapa daerah di Sulsel baru-baru ini tak terlepas dari lemahnya tradisi masyarakat. Padahal demokrasi hanya bisa berjalan jika tradisi masyarakatnya kuat.
Laporan: Angriani S. Ugart
Tradisi bukan berarti tradisional tapi bagaimana mentranformasikan nilai-nilai budaya daerah dengan pikiran yang rasional untuk berdemokrasi. Setidaknya inilah yang mengemuka dalam Diskusi Terbuka dalam rangka HUT ke-37 KNPI bertema Kearifan Demokrasi dan Kearifan Budaya; Refleksi Dinamika Pemilukada terhadap Nilai Budaya Lokal Sulsel, di redaksi Harian Fajar, Selasa 6 Juli.
Diskusi yang disiarkan langsung Radio Fajar FM tersebut menghadirkan pembicara pakar seperti ; budayawan Alwi Rachman, politisi Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri serta Ketua KNPI Ilham Syah Azikin. Bertindak sebagai moderator, Redaktur Politik Faharuddin Palapa.
Budayawan Alwi Rachman mengatakan demokrasi hanya bisa dilaksanakan pada kaum yang tradisinya kuat. "Tradisi itu tatanan dan menurunkan ego seseorang tapi tradisi kita hancur dan dipakai berkonflik. Seandainya ethos of warrior ditransformasi jadi etos kerja maka kita akan jadi hebat. Perlu tranformasi sosial untuk tidak memperlakukan rakyat sebagai voteer atau pemilih saja tapi sebagai konstituen," tandas dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.
Konstituen, beber Alwi, adalah sekelompok individu yang mengikatkan diri pada hukum, menempuh cara damai dan bukan kekerasaan serta ikut berpartisipasi memantau penyelenggara pemilu.
"Meski masyarakat kita masih berbudaya tapi cara berpikirnya masih mesias atau ratu adil, status sosialnya masih patriarki dan ikatannya emosional, bukan rasional,"tandasnya di hadapan peserta yang memenuhi studio mini redaksi Harian Fajar.
Masalah lain yang memicu kisruh dalam setiap pemilukada di Indonesia adalah faktor leadership. Menurut Alwi, belum ada transformasi ethos of warrior atau ethos rewa menjadi etos kerja yang baik.Padahal, banyak nilai-nilai seperti kejujuran, kebersamaan, keberanian dan kebebasan yang bisa diterapkan dalam kepemimpinan.
"Kita masih berada pada ingatan kolektif seorang pemimpin. Kita menegakkan demokrasi tanpa budaya politik karena Jakartadisasi. Aturan dan leading style diatur di Jakarta, sehingga kita tak punya ruang untuk itu. Selain itu wilayah KTI dan tengah penuh luka,banyak masalah jika dipetakan. Saya berharap KPU lebih membuka panggung politik untuk rakyat, tidak hanya memfasilitasi elit yang bertarung," ujar Alwi.
Kader KNPI yang kini berdiri di bawah naungan Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri mengatakan, dalam pelaksanaan pemilukada harus tahu posisi moral dan kearifan lokal dan keduanya harus seiring.
Masyarakat kita, lanjut legislator di DPRD Sulsel ini, masih memiliki cara pandang belum rasional. "Masyarakat sebenarnya tidak melihat ke program (calon kepala daerah, red) tapi pada faktor psikologis.Kalau baik,murah senyum, dan akrab, ya seperti itu.Pilkada itu adalah game, sebuah proses menuju transformasi," tandasnya.
Lain lagi dengan pandangan Ketua KNPI Sulsel llham Syah Azikin. "Telah terjadi pergeseran nilai. Soppeng dan Toraja bergejolak.
Apa yang layak dipertahankan. Yang jadi pertanyaan, sadarkah bahwa kita tergenosida oleh sistem yang dipaksakan di masyarakat kita. Apa yang salah dengan sistem ini? Kita salah terima atau hanya terpaksa melaksanakan sistem demokrasi ini?" tanyanya.
Pendapat dan pandangan yang dilontarkan tiga pembicara tersebut tampaknya memicu peserta untuk bertanya. Dua sesi pertanyaan yang dibuka moderator ditanggapi dari studio redaksi maupun pendengar Fajar FM. Ada yang mempertanyakan perlu tidaknya Indonesia kembali ke sistem pemilihan parlementer atau tetap demokrasi langsung seperti yang ditanyakan oleh Ilsam.
Menurut Ilham Azikin, sebenarnya bisa saja kembali ke sistem demokrasi lama karena itubukan lah hal tabu. Tapi pertanyaannya apa saja yang perlu dibenahi dengan sistem yang diterapkan saat ini agar tidak terjadi kekerasan di masyarakat.
Budayawan Alwi Rachman menyadarkan bahwa mayarakat kita adalah masyarakat transisi dari rezim sebelumnya ke rezim berikutnya dan terluka pula. Selama 12 tahun reformasi, ungkapnya, seperti ada tanda-tanda cultural bleeding atau pendarahan kebudayaan dengan adanya konflik etnik meski tak sampai ke genosida (penghancuran kaum).
"Jepang dan Korea bisa maju karena tradisinya yang kuat, berkarakter. Etos kita banyak. Lempu (lurus/jujur), getteng (teguh pendirian), dan warani (berani) tapi etos kita tak terinstalasi ke institusi pendidikan. Etos orang rewa tidak dimanfaatkan. Kita kehilangan keistimewaan dalam budaya kita sendiri. Demokrasi tidak bisa jalan tanpa tradisi yang kuat," tandasnya.
Alwi juga menilai bawa kekuasaan itu sifatnya musiman, lima tahunan. Dan, demokrasi kata dia, hanya bisa diusung oleh pribadi yang mampu memahami rasa sakit dan memiliki kemaafan. "Pemimpin kita sulit karena tidak memiliki kemaafan, yang ada menghabisi dan balas dendam. Tak ada jalan pendek untuk budaya politik tapi jalan pendek ada untuk merebut kekuasaan," tandasnya.
Diakhir diskusi, Ketua KNPI Ilham Azikin mengajak agar masyarakat dan elit politik menjaga tatanan sistem dan nilai budaya kearifan lokal untuk kemudian menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Dia juga menegaskan bahwa KNPI tetap melakukan kerja-kerja politik di tingkat individual tapi di level kelembagaan, katanya, KNPI tak ada ruang untuk memback up salah satu parpol atau calon. (**)
Langganan:
Komentar (Atom)